Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi

Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 11 ayat 1 yang berbunyi:
” PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.”

Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 66 ayat 1 yang berbunyi:

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa selain menetapkan HPS

mengatur bahwa Harga Perkiraan Sendiri disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

HPS untuk Pengadaan Barang

HPS disusun berdasarkan harga pasar barang yang dimaksud, untuk keperluan tersebut PPK dapat meUntuk menyusun HPS, PPK haruslah melihat Jasa Konsultansi Perencanaan maupu

Harga Wajar = Harga Barang + Keuntungan + Overhead
HPS = Harga Wajar + PPN

HPS untuk Pengadaan Jasa Konsultansi

HPS disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan dimaksud yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran mengenai jumlah tenaga ahli yang diperlukan dan pendidikan yang harus dimiliki oleh tenaga ahli tersebut. Kemudian jumlah tenaga pendukung yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut dan waktu penugasan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk masing-masing tenaga.

PPK kemudian dapat mencari referensi tentang
Unsur dari B
1. Biaya Langsung Personil
2. Biaya Langsung Non Personil

1. Biaya Langsung Personil adalah Biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa tenaga ahli yang diperlukan untuk kegiatan jasa konsultansi.

Biaya Langsung Personil = Gaji Dasar

(sumber: Bappenas)

2. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memfasilitasi para tenaga untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Biaya Langsung Non Personil biasanya terdiri dari:
a. Biaya
b. Biaya
c. Biaya

Dalam menyusun HPS tidak boleh memperhitungkan PPh dan Biaya tak terduga.

Saran:
PPK khawatir oleh HPS yang dianggap terlalu tinggi sehingga memunculkan dugaan mark up, karena dalam Perpres No. 54 Tahun 2011 pada pasal xx menyatakan bahwa:
”HPS tidak menjadi dasar untuk menghitung kerugian negara”.
Jadi asalkan penyusunan HPS didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku

Dipublikasi di Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah | Meninggalkan komentar

Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memang tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran secara eksplisit. Perpres ini secara terang benderang mengatur tugas dan wewenang  Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana yang tercantum … Baca lebih lanjut

Galeri | Tag | Meninggalkan komentar